Literasi Progresif

  #EDISI 2  Alfiyan Romadhon - PMII Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember   Perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan negara yang wajib diberikan oleh pemerintah, untuk memberi rasa aman kepada setiap warga negaranya. Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, menjelaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam peraturan perundang-undangan ini, diatur pula mengenai lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Lembaga tersebut dikenal dengan nama LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada s...

#EDISI 1 Ananda Nurul Hidayah -  PMII Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember Selama pandemik, pola konsumsi masyarakat Indonesia turut berubah. Masyarakat cenderung mengalokasikan keuangannya pada konsumsi barang-barang kebutuhan pokok. Tindakan ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya pembatasan pergerakan manusia, sebaliknya akan terjadi penurunan dalam melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan cenderung tutun karena harga yang mengalami distorsi akibat biaya transportasi dan logistik barang. Dari sisi produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga terdampak akibat COVID-19, khusunya industri manufaktur. Industri manufaktur atau industri pengolahan, yaitu suatu usaha yang mengolah atau    mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi sehingga memiliki nilai tambah, yang dilakukan secara mekanis dengan    mesin, ataupun tanpa menggunakan mesin (manual). Industri manufaktur menyumbang ko...